Hang Jebat merajalela dalam istana, sampai raja pun terusir dari sana.

"Awas JebakanMoral",

MORAL HAZARD 

Hang Jebat merajalela dalam istana, sampai raja pun terusir dari sana. Untunglah Hang Tuah ternyata belum dibunuh, karena anak raja sendiri yang disuruh membunuhnya tahu bahwa Hang Tuah tidak bersalah. Hikmah kisah ini, ada kaitannya dengan moral pemimpin saat ini yang menghukum orang yang tidak bersalah, hanya karena cemburu. Ibarat Sultan Mahmud yang cemburu kepada Hang Tuah..

         Krisis  ekonomi berasal dari krisis moral para penguasa. Akan tetapi, pengalaman di lain-lain negara yang pernah mengalami krisis moneter dan merebaknya hutang serta proyek macet, menunjukkan bahwa akhirnya pemerintah terpaksa ikut menanggung sebagian beban dalam bail-out, sudah tentu dengan mengorbankan uang dari pajak. Amerika Serikat akhirnya menggunakan uang pajak untuk menyelamatkan krisis bank-bank tabungan (loan-and-savings associations). Pemerintah Meksiko dan AS juga ikut menyelamatkan utang-utang swasta di krisis Meksiko. Terakhir ini, gejala yang sama mulai tampak di Jepang di mana pemerintah Jepang, yang semula enggan sekali, akhirnya cenderung menggunakan uang anggaran untuk menolong bank-bank yang bermasalah.

Alasan untuk intervensi pemerintah ini adalah agar penderitaan ekonomi, atau resesi, yang disebabkan oleh krisis moneter dan perbankan itu, tidak berkepanjangan. Di Jepang, krisis demikian telah berjalan bertahun-tahun dengan korban laju pertumbuhan ekonomi yang rendah sekali.

       Maka timbul masalah "distribution of burden" atau membagi beban antara golongan-golongan ekonomi untuk keluar dari krisis. Krisis ekonomi tidak disebabkan oleh ulah rakyat atau masyarakat umum, akan tetapi dalam penyelesaiannya mereka dipanggil untuk ikut menanggung bebannya. Ini terang moral hazard, akan tetapi bisa mempercepat usainya krisis, dan kalau itu terjadi maka masyarakat umum juga ikut untung.

Di Indonesia, masalah moral hazard dan distribution of the burden dari penyelesaian krisis moneter ini belum menjadi kenyataan. Tetapi, akibatnya adalah kurs rupiah tetap di atas Rp 7000 atau Rp 8000 (selisihnya adalah cermin unsur ketidak pastian politik berhubungan dengan suksesi) karena terlalu banyak perusahaan nubruk dolar untuk mengangsur hutangnya.

Pada suatu waktu mungkin suatu keputusan harus diambil ke arah intervensi pemerintah. Yang bisa diusahakan adalah untuk memperkecil moral hazard ini. Misalnya, pertama-tama para deposan bank-bank (swasta) harus dijamin utuh depositonya. Ini untuk mengembalikan kepercayaan kepada perbankan swasta secara keseluruhan. Sekarang ini perbankan swasta tidak jalan dan rodanya tidak berputar. Yang tetap akan ditentang adalah mem-bail-out konglomerat.

Bagaimana mem-bail-out bank-bank swasta? Kalau mereka hancur maka ekonomi Indonesia juga akan macet. Bank-bank pemerintah sudah tidak dominan lagi. Empat bank BUMN pun akan ditolong secara finansial oleh Bank Dunia dalam mergernya. Apakah itu bukan moral hazard? 

         Karena jebakan moral (moral hazard) pula petaka menimpa Hang Tuah yang berasal dari orang-orang yang tidak menyukainya. Fitnah yang tidak berdasar dan dholim disebarkan oleh pejabat pengadilan dan Patih Karma Wijaya untuk menghancurkan karier Hang Tuah. Fitnah yang dituduhkan kepada Hang Tuah tidak tanggung-tanggung yakni sang prajurit kesayangan sultan dituduh telah merayu permaisuri yang notabene atasannya sendiri di kesultanan. Maka tanpa ampun lagi, Sultan Mansur Syah yang mendengar rumor tersebut tidak pikir panjang lagi dan segera memerinahkan Bendahara Tun Perak untuk mengeksekusi Hang Tuah yang dianggapnya menghina derajat sang sultan yang menjadi penguasa di Melaka. Alih-alih menjalankan penyelidikan lebih lanjut, tuduhan terhadap Hang Tuah malah ditanggapi dengan sikap emosional.

       Sikap yang diambil Sultan Mansur sangat disayangkan oleh banyak pihak karena tidak mencerminkan seorang pemimpin yang bijaksana. Sikap sultan juga disayangkan oleh bawahan yang diperintahkan untuk mengeksekusi Hang Tuah sendiri, yakni Tun Perak. Namun kalau ia membangkang perintah sultan maka kariernya sendiri akan terancam dan pastinya cap sebagai pengkhianat akan melekat didadanya. Makanya ia seolah-olah mengikuti perintah sultan untuk mengeksekusi Hang Tuah. Tun Perak pun kemudian membawa Hang Tuah ke hutan untuk melaksanakan eksekusi.

         Tun Perak tahu kalau Hang Tuah sebenarnya dijebak moral hazard dan kasusnya direkayasa oleh pihak yang menginginkan kehancuran terhadapnya. Makanya ia kemudian membuat rencana bagaimana caranya supaya sultan percaya bahwa ia telah mengeksekusi Hang Tuah tanpa melukai sahabatnya sendiri. Idenya ialah pakaian Hang Tuah direndam dalam darah kambing sampai merah semerah-merahnya dan kemudian ditunjukkan kepada sultan sebagai bukti bahwa Hang Tuah telah tewas. Dan rajapun percaya bahwa Hang Tuah telah benar-benar tewas terlebih yang mengeksekusinya sendiri ialah Tun Perak, orang kepercayaanya.

           Berita bahwa Hang Tuah meninggalpun dengan cepat menyebar ke seantero negeri dan sampai di telinga sahabatnya sendiri, terutama Hang Jebat. Kabar tersebut sampai juga ke telinganya Hang Jebat yang menjadi salah satu temannya. Segaris itu pula Hang Jebat berubah haluan sikapnya terhadap sultan. Dia melawan dan dan berusaha untuk membalas kematian temannya itu—Hang Jebat belum tahu kalau sebenarnya Hang Tuah diselamatkan oleh Tun Perak yang berpura-pura mengeksekusinya di hutan. Hang Jebat menginginkan kalau sultan memberikan sahabatnya itu kesempatan untuk membela diri di pengadilan untuk membuktikan apakah dia benar-benar bersalah atau hanya korban rekayasa.

         Namun nasi sudah menjadi bubur. Sultan Mahmud sudah keburu memutuskan untuk menghukum Hang Tuah yang dalam perkiraannya salah karena telah berani mengganggu permaisuri yang dicintainya. Akhirnya, Hang Jebat pun naik pitam dan berseru dengan suara lantang bahwa seorang raja yang adil yang harus dihormati dan disembah, tetapi raja yang kejam yang mesti dibenci. Dan seperti telah diduga pada akhirnya Sultan Mahmudpun murka besar mendengar perkataan Hang Jebat itu. Sultan memutuskan untuk mengeksekusi Hang Jebat yang sebenarnya menyuarakan ketidakadilan.

Sampai di sini tentunya sampai kepada suatu dilema moral. Apakah patut Hang Tuah mengabdi kepada raja begitu rupa, bahkan memilih untuk membunuh Hang Jebat, sahabatnya, meski raja itulah yang telah memberi perintah pembunuhan dirinya. Apakah patut Hang tuah membunuh Hang Jebat, sedangkan Hang Jebat menguasai istana justru sebagai pembalasan dendam atas dibunuhnya Hang Tuah. Hang Tuah lebih memilih mengabdi kepada negara dan karena itu ia harus membunuh Hang Jebat.

         Dalam analisis sepanjang 428 halaman, Hikayat Hang Tuah: Analisa Struktur dan Fungsi, Sulastin Sutrisno menyebutkan bahwa episode Hang Jebat ini yang paling menarik perhatian dan paling mengharukan dari seluruh teks. Diceritakan bagaimana keris mereka tertukar, dan dengan keris parung sari itu, Hang Jebat membunuh beribu-ribu orang. Akhirnya Hang Tuah menikam Hang Jebat. Memang Hang Jebat meminta agar Hang Tuah sendiri yang membunuhnya. Ia berpesan pula agar anaknya yang belum lahir, apabila laki-laki dipelihara Hang Tuah sebagai hambanya. Hang Jebat mati di pangkuan Hang Tuah. Mayatnya digantung di tengah jalan raya supaya dilihat orang banyak.

       Sulastin Sutrisno menyimpulkan, moral cerita menunjukkan Hang Jebat adalah pengkhianat. Peneliti Malaysia sendiri, Kassim Ahmad, menyatakan Hang Jebat patut mendapat tempat istimewa sebagai pahlawan epik Malaysia, karena sikapnya yang jujur dan progresif. Menurut Sulastin, pendapat Kassim itu tidak berpijak kepada nilai teks, tapi kepada nilai kebangsaan yang hendak memberi identitas anti feodal. Jadi Hang Tuah itu feodal karena menuruti apa saja perintah rajanya. Memang A Teeuw pun memberi rujukan sebuah film, sandiwara radio, dan sebuah cerpen, tentang betapa Hang Jebat ini dianggap pahlawan di Malaysia.

        Kalau tentang pahlawan fiktif pun terdapat debat dalam taraf ilmiah, bagaimana dengan pahlawan yang sebenarnya dalam kenyataan sejarah. Apakah bisa memperdebatkannya. Bagaimana sebenarnya loyalitas dalam politik itu. Untuk direnung dan pikirkan tentunya.

PENDAHULUAN

          Di LPMP Riau Indonesia, penulis selalu menjadi pembina upacara senin pagi. Penulis menyampaikan bahwa, penjaminan mutu pendidikan yang kita lakukan belum sampai kepada yang diinginkan, berati kita perlu meningkatkan kualitas diri. Tapi akhinya penulis seakan dimusuhi teman-teman. Mereka lakukan moral hazard terhadap penulis. Sering tidak diikutkan pada banyak acara., sehingga penulis merasa dizalimi, terkena moral hazard. Terniat dalam hati penulis ingin menjadi pensyarah di Brunei Darussalam atau Malaysia, tapi alamat yang dituju belum didapatkan. Kemudian belakangan kita terus mendengar seruan dari berbagai gerakan masyarakat, seperti gerakan melawan kebohongan yang dimulai dari tokoh agama, gerakan anti korupsi, gerakan anti mafia hukum dan pajak, serta berbagai seruan dari elemen mahasiswa dan masyarakat lainnya. Berbagai seruan itu dapat dikategorikan sebagai gerakan moral karena bertujuan untuk mengingatkan para penguasa yang dianggap telah lupa dengan kewajibannya. Lalu, apa relevansi gerakan moral ini bagi perubahan sosial di negeri kita? Ataukah itu hanya sekedar kamuflase untuk ikut menikmati kue kekuasaan?

Intelektual dan Gerakan Moral 

Mencari benalu, ke sialang,

Tempat orang, mencari rotan

Iman dan malu,kalau hilang.

Persis seperti, babi hutan.

         Salah satu karakter utama intelektual adalah rasa malu kepada Allah dan  komitmennya terhadap proyek membangun kembali (reconstruction) atau pemikiran kembali (rethinking) segala sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat dan peradaban. Terutama apabila dehumanisasi semakin kentara dalam masyarakat. Karena itu, intelektual selalu akrab dengan perubahan dan sekaligus terlahir sebagai motor penggerak perubahan itu sendiri. Pun apabila masa transisi atau “masa yang baru” tiba, intelektual juga diharapkan tetap konsisten pada nilai kejujuran dan kebenaran. Tak heran kita akan selalu melihat banyak perubahan sosial di berbagai negara ternyata dimotori oleh lapisan menengah ke atas dan para intelektual yang sadar akan bobroknya kondisi di negerinya.

        Bung Hatta menyebut intelektual adalah mereka yang memiliki karakter dan teguh pendirian, lepas dari kepentingan diri, golongan, atau partai, lepas dari kedudukan, pangkat atau harta. Mereka juga harus tegas atas kebenaran, sebab ilmu yang menjadi ciri khasnya senantiasa mencari kebenaran. Intelektual dituntut selalu bersifat terbuka terhadap kebenaran yang lebih benar, bahkan jika kebenaran itu datang dari pihak lain maka ia juga harus jujur mengakui dan menerimanya.

        Namun demikian, keberpihakan intelektual terhadap kebenaran seringkali mendapat tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, masyarakat intelektual terbatas, dan dalam arti tertentu, diatur oleh hukum profesionalnya sendiri. Konstruksi pemahaman yang terbentuk terhadap kegiatan intelektual selama ini adalah kerja yang berkaitan dengan menulis (jurnal, surat kabar, majalah, internet) memberi kuliah, dan menerbitkan buku, serta tak lupa berburu gelar dan ijazah. Kegiatan ini kemudian menjadi semacam ideologi yang dirutinkan.

        Regulasi internal dan kontrol yang sedemikian ketat, serta di dalamnya mengandung ketentuan apa yang patut dan yang tidak patut? menyebabkan perubahan yang terjadi dalam dunia akademis cenderung lebih konservatif. Pierre Bouerdieu, dalam Homo Academicus ,menyatakan bahwa untuk sukses di dunia akademis, orang lebih harus “pandai-pandai” menyesuaikan diri, daripada “pandai” karena menjadi penemu cara-cara baru. Singkatnya, waktu yang seharusnya digunakan untuk mengejar ilmu pengetahuan, justru banyak disita untuk mengejar karir akademis belaka. Ini adalah penyakit intelektual paling kronis yang mungkin melanda sebagian besar “intelektual”. Buktinya, perubahan yang seharusnya bisa berlangsung cepat dengan sokongan total mereka, ternyata tidak sebaik dan secepat yang diharapkan. Alih-alih terjadi perubahan, yang ada suara intelektual seringkali bagai angin lalu belaka. Ibarat anjing menggonggong, kafilah yang dikritik pun tetap melenggang.

        Secara eksternal, dinamika perubahan sosial masyarakat senantiasa diiringi oleh silih bergantinya kekuasaan dalam lingkup kenegaraan. Akibatnya, relasi intelektual dengan kekuasaan seringkali membawa problem yang dilematis. Berbagai momen pergantian kekuasan telah memaksa intelektual untuk menganut dan memasukkan – dalam istilah Julien Benda – gairah-gairah politik ke dalam aktivitas intelektual mereka. Pembungkaman tradisi kritik intelektual berlangsung terus-menerus sejalan dengan ritme pergantian kekuasaan. Kondisi ini melahirkan dikotomi antara intelektual murni, yaitu yang terus menerus melakukan hal yang sama, dan intelektual plus-organik yang berhubungan langsung dengan penguasa-penguasa, dan kelas tertentu, yang memanfaatkan mereka untuk memperbesar kontrol dan kekuasaan (Edward W. Said, 1993).

        Tak heran, panggilan intelektual sebagai garda otonomi moral akhir-akhir ini terus menemukan relevansinya, terutama di Indonesia. Otonomi moral yang dimaksudkan adalah sikap dan perilaku yang dipimpin oleh hati nurani. Bukan kepentingan penguasa, kelompok atau organisasi, apalagi kepentingan etnis tertentu. Karena otonomi moral inilah, intelektual senantiasa ditarik atau menarik diri dalam dunia birokrasi ataupun pengelolaan pembangunan negara selama ini. Misalnya dengan menjadi menteri, penasehat pemerintah, ataupun staf ahli pemerintahan. Pertanyaannya adalah, ketika modal, kekuasaan, dan negara menjadi bagian dari kompetisi intelektual, mungkinkah para intelektual, tokoh agama, dan para aktivis tersebut mampu mempertahankan otonomi moral dan komitmennya terhadap kebenaran yang mereka yakini? Atau akankah intelektualitas hanya sekedar sebagai alat untuk mencapai tujuan sejati mereka, yaitu kekuasaan itu sendiri? Sejarah lah yang akan menjawabnya.

Intelektual dan Dilema Pendidikan Tinggi 

        Saat ini, bangsa kita berada dalam jeratan neo-liberalisme yang berhasil menghancurkan semua bentuk struktur kolektif dengan logika pasarnya. Kita pun terus menerus menyaksikan proses dehumanisasi dan pemiskinan merajalela di tengah masyarakat. Di sisi lain, otonomi moral intelektual sebagai hati nurani bangsa, terus bergulat mempertahankan kebenaran ilmu pengetahuan melawan kekuasaan dan modal. Fokus tentang kebenaran di sini bukan soal pertanyaan apa itu kebenaran, tetapi bagaimana kebenaran menjadi sebuah politik (politics of truth). 

Mencari benalu, ke sialang,

Tempat orang, mencari rotan

Wanita cantik, moralnya hilang,

Jadi tempat, sarangnya Setan.

        Wanita cantik selau diperalat ke arah kiri, oleh para intelektual yang lemah imannya. Kita mahfum, intelektual adalah ruang produksi pengetahuan yang sarat kepentingan, bias-bias sosial, politik, dan budaya, mudah diselewengka nafsu birahi. Intelektual bukanlah seorang malaikat yang selalu berpijak pada "kebenaran", karena "kebenaran" sendiri adalah konstruksi politik. Ilmu pengetahuan adalah hasil kesepakatan. Dengan cara pandang ini, intelektual sebenarnya tidak pernah berkhianat. Sebab dia senantiasa berada dalam wilayah wacana kekuasaan yang tidak mengenal konsep pengkhianatan.

        Fenomena terlibatnya kaum intelektual di pusaran kekuasaan juga tidak perlu digusarkan. Sebab, masyarakat telah sedemikian kompleks, konsekuensi dari hal itu adalah lahan garap intelektual yang juga semakin luas. Kompleksitas masyarakat melahirkan pandangan yang mendukung beragam gerakan sosial (sipil, politik, lingkungan, ekonomi, budaya, jender).

Sebagian dikutip dari tulisan  Yanu Endar Prasetyo    peneliti LIPI, Pegiat Komunitas Blogger Subang

        Moral hazard dan distribution of burden merupakan istilah-istilah ekonomi yang sudah ada artinya sendiri, tetapi di bahasa Indonesia belum mempunyai terjemahan yang cocok. Oleh karena itu untuk permulaan di sini dipakai istilah Inggrisnya saja.

       Makna moral hazard mungkin dapat ditangkap dalam bahasa Indonesia sebagai "jebakan moral", akan tetapi masih memerlukan keterangan lebih lanjut. Di kamus Inggris maka "moral hazard" diterangkan sebagai "the hazard arising from the uncertainty or honesty of the insured". Rupanya, istilah "moral hazard" dipakai di bidang asuransi. Kalau pengusaha ambil asuransi resiko kebakaran untuk gudangnya, maka kalau ia kejepit hutang dan tidak jujur, ia membakarnya sendiri dan mengantongi ganti ruginya. Kalau semua deposito di semua bank dilindungi oleh jaminan terhadap bankrutnya bank maka ini bisa memberikan insentip bagi para deposan untuk menitipkan hartanya di bank gurem yang berani menawarkan suku bunga yang paling tinggi.

        Yang dirugikan adalah bank-bank yang bonafid yang tidak mau memberikan suku bunga tinggi demikian. Kalau bank-bank (swasta) tahu, dari pengalaman, bahwa Bank Indonesia akan menolong kalau mereka melanggar prudential requirements maka akibatnya mereka bisa nakal-nakalan dan nekad saja. "Jaminan" bank sentral disalahgunakan karena ada ketidak-jujuran pengurus atau pemilik bank-bank itu. Jebakan moralnya adalah bahwa seluruh ekonomi sebetulnya harus "membayar" atas akibat ketidakjujuran ini, dikala ekspansi kredit bank sentral demikian menyebabkan inflasi.

       Mungkin masalah jebakan moral ini bisa muncul dalam penyelesaian hutang macet sektor swasta kepada kreditor luar negeri. Sampai sekarang baik pemerintah maupun IMF tidak mau mengucurkan uang dolar untuk membantu debitor yang terjebak krisis mata uang ini. Alasannya mudah dimengerti. Yang salah hitung adalah baik debitor maupun kreditornya. Pemerintah dan IMF tidak salah apa-apa, sehingga apa alasan rasional untuk menolongnya dengan penyediaan dana dolar? Kalau pemerintah, dengan menggunakan dana paket IMF, menolong mereka maka timbul "moral hazard": yang semberono dan yang tidak jujur justru diberi hadiah! Pada akhirnya, semua dana yang dipinjamkan oleh IMF harus dibayar kembali oleh rakyat Indonesia lewat pembayaran pajak, atau dengan menanggung inflasi. Ini tidak adil.